Standar dan Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan

I.   BATASAN SISTEM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan  bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sitem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degredasi fungsi hutan dan lahan.

Rehabilitasi hutan dan lahan dapat diimplemntasikan pada semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sistem RHL dicirikan oleh komponen sebagai berikut:

1. komponen obyek rehabilitasi hutan dan lahan;
2. komponen teknologi;
3. komponen institusi.

Sistem RHL merupakan sistem yang terbuka, yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan hutan dan lahan. Dengan demikian pada prinsipnya RHL, diselenggarakan atas inisiatif bersama para pihak. Ini berbeda dengan  penyelenggaraan RHL, selalu melalui inisiatif  pemerintah dan menjadi beban tanggungan pemerintah. Dengan kata lain, ke depannya RHL dilaksanakan oleh masyarakat dengan kekuatan utama dari masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip penyelenggaraan RHL secara lebih deskriptif disajikan pada Pola Umum RHL.

Naskah ini disiapkan sebagai landasan penyusunan kriteria dan standar penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana diamanatkan oleh PP 25/2000, dan disesuaikan dengan isi substansi dari PP 84/2000.

II.   PENGGUNAAN

Sistem, kriteria dan indikator rehabilitasi hutan adalah rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan RHL. Rambu-rambu tersebut digunakan oleh pemerintah, propinsi, kabupaten/kota, dan pelaksanan rehabilitasi secara proporsional. Di samping untuk menjelaskan pemilahan kewenangan, rambu-rambu ini berguna sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL, serta sekaligus memberikan ukuran-ukuran bagi pengendalian pelaksanaannya.

Rambu-rambu yang disusun merupakan standar ideal. Ini berarti bahwa penyimpangan terhadap yang ideal oleh sebab keterbatasan penyelenggaraan harus dijelaskan dan dipergunakan untuk memperkirakan proporsi keberhasilannya.

III.   KERANGKA  LOGIKA

Kerangka logika sistem, kriteria dan indikator RHL dirumuskan di dalam rangkaian keterpautan pernyataan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RHL disebut berhasil jika sudah konsisten mengarah pada tujuannya.
2. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah terpulihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder , menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, dan mendukung kelangsungan industri kehutanan.
3. Tujuan tersebut dapat didekati jika ada ketepatan penanganan kawasan, kelembagaan yang kuat, teknologi RHL yang tepat berorientasi pemanfaatan yang jelas. Pernyataan ini mendasari kriteria kawasan, kelembagaan, serta teknologi dan partisipasi masyarakat/insentif.
4. Ketepatan penanganan kawasan ditentukan oleh unit perencanaan yang tepat, terkendalinya konflik lahan, dan fungsi kawasan yang spesifik. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni unit perencanaan, tenure lahan dan fungsi kawasan.
5. Kelembagaan yang mantap ditentukan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja yang fungsional. Pernyataan ini menegaskan adanya empat determinan atau sub-kriteria, yakni : sumberdaya manusia, organisasi, kewenangan dan tata hubungan kerja.
6. Ketepatan teknologi dan pemanfaatan ditentukan oleh kesesuaiannya terhadap sistem lahan atau tapak setempat, oleh tingkat partisipasi masyarakat, dan oleh penyediaan input (utamanya  pendanaan) yang cukup. Pernyataan ini menegaskan adanya tiga determinan atau sub-kriteria, yakni : teknologi, peran masyarakat dan disinsentif.
7. Kriteria dan sub-kriteria tersebut dapat dipenuhi jika  ada usaha yang sungguh-sungguh pada proses penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL. Dimensi penyelenggaraan RHL tidak berbeda dengan proses dasar pengelolaan, yakni : perencanaan, organisasi, pelaksanaan  dan pengendalian.
8. Dengan demikian, indikator-indikator dipenuhinya tujuan RHL ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan dan pelasanaaan jika  dihadapkan pada masing-masing sub-kriteria.
   IV.   MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR
   Gambaran diagramatikal mengenai kriteria dan indikator disajikan sebagai berikut :

   Dimensi Hasil (Kolom) dan Dimensi Penyelenggaraan (Baris)	Kawasan			Kelembagaan				Teknologi, Partisipasi Masyarakat dan Insentif/Disinsentif
   	Unit Perencanaan	Tenure	Fungsi	SDM	Organisasi	Kewenangan	Tata Hub Kerja	Teknologi	Pemasya- rakatan	Insentif/ Disinsentif
   Perencanaan	B1K11	B1K12	B1K13	B1K21	B1K22	B1K23	B1K24	B1K31	B1K32	B1K33
   Organisasi	B2K11	B2K12	B2K13	B2K21	B2K22	B2K23	B2K24	B2K31	B2K32	B2K33
   Pelaksanaan	B3K11	B3K12	B3K12	B3K21	B3K22	B3K23	B3K24	B3K31	B3K32	B3K33
   Pengendalian	B4K11	B4K12	B4K12	B4K21	B4K22	B4K23	B4K24	B4K31	B4K32	B4K33

   Keterangan :
   BiKjm menunjukkan indikator yang berkaitan dengan kinerja proses penyelenggaraan pada baris  Bi sebagai usaha memenuhi  sub-kriteria kolom Kjm pada kriteria Kj.
   
   
   V. Rumusan indikator verifier BiKjm yang merupakan rambu-rambu penyelenggaraan dan pelaksanaan RHL disajikan dengan pernyataan-pernyataan pendek sebagai berikut: Tabel Deskripsi Indikator
   Source : link